www.pergerakankebangsaaan.com

gallery/eye

29-01-2021

Subsidiaritas bisa kita bayangkan ketika seorang anak sedang belajar berjalan. Kadang orang tua mengambil sikap membiarkan saja si anak berusaha sendiri, jatuh, dan mencoba lagi. Kalau si anak jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri, barulah orang tua akan membantu. Subsidiaritas memang bukanlah subsidi yang langsung diberikan, tetapi ketika yang ‘bawah’ bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, yang ‘atas’ sebaiknya diam saja dulu. Semua pengajaran-pendidikan pastilah mempunyai dimensi subsidiaritas ini. Tidak hanya pendidikan sebenarnya soal subsidiaritas ini penting, tetapi dalam penguatan masyarakat sipil juga penting.

Koperasi adalah salah satu bentuk yang lekat dengan konsep subsidiaritas dalam konteks lebih luas. Atau juga siskamling yang dilakukan oleh RT-RW setempat. Atau bahkan misalnya ‘kolekte’ yang setiap minggu dilakukan umat dalam misa Gereja Katolik. Atau melalui ‘amplop persembahan’ yang dikumpulkan melalui lingkungan-lingkungan (basis umat terkecil dalam Gereja Katolik). Coba bayangkan jika katakanlah ‘amplop persembahan’ kemudian dikumpulkan oleh negara melalui ‘gerakan amplop persembahan tunai’ dan sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur? Bukankah umat Katolik sebagai warga negara toh juga sudah membayar pajak dalam bermacam bentuknya? Kemana saja tuh pajak-pajak yang sudah dikumpulkan dari warga negara itu? Dan juga penghasilan dari kekayaan sumber daya alam? Juga dari bermacam BUMN-BUMN itu? Juga utang-utang negara yang terus ugal-ugalan membengkak itu? Mengapa masih saja merecoki dinamika mandiri dari masyarakat sipil?

Ketika negara berhadapan dengan masyarakat sipil dan melupakan prinsip subsidiaritas ini maka tidak ada penjelasan lain selain memang ingin ‘melemahkan’ kemampuan masyarakat sipil. Tidak ada penjelasan lain. Kalau dicoba dijelaskan dengan ini dan itu maka hanya pembenaran-pembenaran yang akan muncul. Dan sayangnya, lemahnya masyarakat sipil adalah juga membesarnya potensi otoritarianisme. Memangnya mau dicoba (lagi)? *** (29-01-2021)

Masyarakat Sipil & Subsidiaritas